Sejumlah aktivis Janur menyuarakan penolakan terhadap wacana PJ Walikota dari pejabat Kemendagri. (Foto/Rendy Saputra)
KOTA TANGERANG – Penolakan terhadap wacana Penjabat (Pj) Walikota Tangerang yang berasal dari pemerintah pusat terus bergulir.
Kali ini, elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan menempatkan pegawai pusat untuk mengemban tugas sebagai Pj Walikota Tangerang.
“Sudah cukup pemerintah pusat mengirim pejabatnya untuk jadi Penjabat (Pj) di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. Untuk daerah lainnya cukup dari pejabat lokal saja,” ujar Sekjen Janur, Fale Wali saat konferensi pers di kawasan Puspem Kota Tangerang, Senin (27/11/2023).
Menurut Fale, ada tiga alasan pihaknya menolak penunjukan Pj Walikota dari pusat. Pertama, agar pelayanan asistensi birokrasi di Kemendagri tidak terganggu.
“Kalau pejabat di Kemendagri jadi Pj walikota, maka jabatan yang ditinggalkanya diisi oleh Plh (Pelaksana Harian). Sementara kewenangan Plh kan terbatas, jadi kalau ada asistensi dari daerah pastinya terganggu dan harus menunggu pejabat definitinya,” tambahnya.
Alasan kedua, penguasaan dan pengenalan wilayah diperlukan di masa transisi agar capaian dan target kinerja RPJMD transisi tidak terganggu.
“Di masa transisi butuh percepatan dan tidak ada waktu untuk beradaptasi, untuk itu seorang Pj. Kepala daerah harus memahami tantangan dan kendala di wilayah, dan yang paham akan bal tersebut ya pejabat daerah setempat,” lanjutnya.
Alasan terakhir adalah bahwa di daerah tidak kekurangan pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi dalam memimpin suatu daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya sejumlah pejabat daerah yang diusulkan oleh DPRD.
“DPRD adalah representasi masyarakat, dan telah mengusulkan nama-nama pejabat daerah yang memenuhi syarat dan mumpuni dalam leadership. Jadi bila usulan DPRD diabaikan maka sama saja dengan mengabaikan usulan masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Untuk menyampaikan tuntutannya tersebut, Janur Banten dalam waktu dekat akan menggelar aksi simpatik di depan Kantor Kemendagri Jakarta Pusat.
Untuk diketahui sejumlah daerah di wilayah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah di antaranya adalah Kota Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang.
Sementara usulan dari DPRD masing-masing daerah telah mengirimkan tiga nama pejabat dari Pemkot Tangerang untuk disampaikan kepada Kemendagri.
Seperti diketahui, tiga nama yang diusulkan tersebut adalah Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala BPKD Tatang Sutisna dan Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin. (red)