Banyak merek Barat, khususnya yang dianggap pro-Israel, merasakan dampak boikot tersebut. Pemilik waralaba lokal – termasuk McDonald’s di Mesir, Oman, Pakistan, dan Uni Emirat Arab – telah mengeluarkan pernyataan yang menjauhkan diri dari tindakan yang diambil oleh rekan-rekan mereka di Israel.
Banyak waralaba yang dimiliki secara lokal, dan pemilik bisnis khawatir akan dampak buruk ekonomi dan pengangguran yang dapat ditimbulkan oleh boikot tersebut.
Barghouti merasa ada peningkatan minat terhadap gerakan BDS. “Fakta bahwa banyak aktivis boikot spontan kini menghubungi gerakan BDS untuk mendapatkan panduan dalam membangun kampanye yang strategis dan berkelanjutan memberi kita harapan bahwa selain menghentikan perang genosida Israel saat ini di Gaza – didukung oleh AS, UE, Inggris, Kanada, Australia, dan negara-negara lain – kita dapat menyalurkan semua kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini ke dalam kampanye strategis yang benar-benar dapat mengurangi keterlibatan dalam kejahatan Israel,” ucapnya.
Perusahaan yang terkait dengan pemukiman ilegal Israel
Selain daftar target BDS, Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2020 menerbitkan daftar 112 badan usaha yang memiliki hubungan dengan pemukiman Israel, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.
Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat menyatakan: “Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportasi atau memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya. Perjanjian ini juga melarang pemindahan paksa secara individu atau massal, serta deportasi orang-orang yang dilindungi dari wilayah pendudukan”.
Menurut Amnesty International, keterlibatan dalam kejahatan perang merupakan pelanggaran yang membuat individu, termasuk direktur dan manajer bisnis, dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.
Sebanyak 94 perusahaan yang disebutkan berasal dari Israel. 18 sisanya berada di negara lain, termasuk AS, Inggris, Belanda, Prancis, Luksemburg, dan Thailand.
Perusahaan yang telah menyatakan dukungannya kepada Israel