Aksi demo menolak Pj Walikota dari pejabat pusat di depan gerbang masuk kawasan Puspem Kota Tangerang. (Foto: Rendy Saputra/KLIKBANTEN.ID)
KOTA TANGERANG – Aksi demo menolak Penjabat (Pj) Walikota Tangerang yang berasal dari pejabat pusat, kembali terjadi di Kota Tangerang, Rabu (20/19/2023) sore.
Kali ini, puluhan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Raya melakukan aksi blokir jalan di gerbang masuk kawasan Puspem Kota Tangerang.
Dari pantauan KLIKBANTEN.ID, puluhan massa aksi menutup kedua akses masuk di pintu gerbang Puspem Kota Tangerang dengan dua spanduk panjang.
Pengendara roda empat yang hendak masuk dan keluar dari Puspem Kota Tangerang terpaksa harus memutar balik kendaraannya.
Hanya kendaraan roda dua yang diperbolehkan melintasi gerbang masuk dan keluar yang jaraknya hanya puluhan meter dari gedung Puspem Kota Tangerang itu.
“Mohon maaf para pengendara kami minta waktunya sebentar (melakukan aksi). Ini juga demi kepentingan masyarakat Kota Tangerang,” ujar salah satu peserta aksi melalui pengeras suara.
Puluhan pendemo memblokir akses jalan di gerbang masuk dan keluar kawasan Puspem Kota Tangerang. (Foto: Rendy Saputra/KLIKBANTEN.ID)
Koordinator Aksi, Saipul Basri mengatakan, aksi demo ini merupakan aksi lanjutan menolak Pj Walikota yang bukan berasal dari pejabat Pemkot Tangerang.
Menurutnya, aksi penolakan ini akan terus dilanjutkan hingga pemerintah pusat mengakomodir aspirasi dari masyarakat Kota Tangerang.
“Pejabat pusat itu tidak memahami kondisi di Kota Tangerang. Tentunya akan berdampak pada segi kebijakan maupun program-program yang akan dijalankan ke depan,” ujar Marsel -sapaan akrab Saipul Basri.
Maka dari itu, Marsel berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri bisa menunjuk pejabat dari Pemkot Tangerang sebagai Pj Walikota mendatang.
“Yang lebih memahami kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Kota Tangerang ya pejabat dari Pemkot Tangerang itu sendiri. Karena mereka memang mengabdi di Kota Tangerang,” ucapnya.
Senada disampaikan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Tangerang Tono Darussalam yang turut hadir dalam aksi tersebut.
Menurutnya program pembangunan di Kota Tangerang bisa terhambat jika dipimpin oleh Pj Walikota yang bukan berasal dari Pemkot Tangerang.
Sebab, pejabat pusat belum tentu memahami kondisi wilayah Kota Tangerang. Sebaliknya, yang memahami kondisi di Kota Tangerang itu tentunya pejabat dari Pemkot Tangerang.
“Bisa menghambat. Karena, ya itu tadi, pejabat pusat tidak memahami kondisi wilayah dan masyarakat di Kota Tangerang,” tegasnya.
Lebih jauh Tono memastikan bahwa PP Kota Tangerang akan terus konsisten menyuarakan penolakan terhadap pejabat pusat untuk menduduki jabatan sebagai Pj Walikota Tangerang.
Diketahui, aksi tersebut diikuti oleh sejumlah organisasi di antaranya, Forum NGO, PP Kota Tangerang, Himpunan Pemuda Masyarakat Tangerang (HIPMATA) dan sejumlah organisasi lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tangerang Raya.
Aksi ini juga dikawal oleh petugas Kepolisian, Satpol PP dan Dishub Kota Tangerang.
Seperti diketahui, DPRD Kota Tangerang telah mengusulkan 3 nama calon Pj Walikota Tangerang ke Kemendagri. Mereka di antaranya, Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala BPKD Tatang Sutisna dan Kepala Dinas Pendidikan Jamaluddin.
Pi Walikota ini nantinya akan menggantikan jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sachrudin yang masa jabatannya akan berakhir pada 26 Desember 2023. (ren/red)