Ilustrasi Pilkada Kabupaten Tangerang 2024. (Foto: Istimewa)
Oleh: Ari Sudrajat, pendiri Benteng Rakyat Tangerang (Bentang)
BELUM selesai Pemilu, polarisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Tangerang sudah mulai ramai dibicarakan publik.
Sang Wakil Bupati (Wabup) atau sang Sekertaris Daerah (Sekda) naik tahta menjadi Bupati Tangerang periode 2024-2029.
Sebagai Warga Tangerang tak asing dengan mantan dan pejabat aktif tersebut, di mata masyarakat mereka paling potensial memimpin Kota dengan julukan seribu industri ini.
Baru pembahasan bakal calon (Balon) Bupati saja sudah ada kisruh sana sini. Begitu antusiasnya masyarakat di Tangerang ini. Bagaimana jika tiba waktunya?. Sebut saja soal baliho Sekda Moch Maesyal Rasyid yang sudah bertebaran dimana-mana.
Pertanyaan normatif soal baliho Sekda. Etiskah seorang pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sudah masuk dalam dunia politik, dengan dikampanyekan oleh segelintir kelompok masyarakat. Kampanye atau dikampanyekan seharusnya Sekda peka karena memang belum waktunya.
Walau pun mengklaim itu keinginan warga atau dipasang menggunakan dana warga. Yang jelas aturan etika sebagai seorang ASN pejabat aktif harus dipatuhi, karena dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi maupun antar golongan. Jangan-jangan ada perintah dibarengi nafsu kekuasaan.
Ari Sudrajat, pendiri Benteng Rakyat Tangerang (Bentang). (Foto: Istimewa)
Kalau pun boleh, baliho yang tersebar itu bukan narasi Pilkada. Tapi baliho bertuliskan prestasi pembangunan daerah atau Imbauan semata untuk masyarakat. Bukan baliho dengan kepentingan pribadi atau sekelompok warga.
Tidak ada kata atau tindakan apapun dari Sang Sekda tentang baliho tersebut. Padahal sudah ada protes bahkan desakkan untuk mundur dari jabatannya oleh sekelompok mahasiswa.
Alih-alih dirinya berdiam diri fokus memainkan irama mirip ala manuver Jokowi. Isunya menggerakkan pejabat ditingkat bawah. Namun itu hanya praduga saja, jika pun benar hukum di negeri ini akan memainkan perannya.
Kemudian bicara soal sang mantan Wabup H. Mad Romli dipastikan akan naik tahta. Pernah mendampingi Ahmed Zaki Iskandar selama satu periode terakhir. Saat ini, Mad Romli pun menjabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang menggantikan Zaki Iskandar yang sedang merantau di Ibukota.
Sudah banyak baliho bertebaran diberbagai penjuru Kabupaten Tangerang. Namun siapakah yang pantas mendampinginya, lirikan tokoh dari utara semakin kuat. Dalihnya pemetaan wilayah, salah langkah saja akan digeser dengan lawannya.
Ada juga yang sudah jual sensasi sana sini, ada pula yang menawarkan diri hanya untuk memanfaatkan momentum saja, dan masih banyak lagi, terlebih nampak jelas sepertinya akan ada tiga poros pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Tangerang 2024 ini.
Analisa diatas bisa saja benar dan bisa juga salah. Pertama jelas sang wakil H. Mad Romli akan bertarung kembali disusul dengan sang Sekda Moch Maesyal Rasyid yang akan memainkan perannya menuju Tangerang satu.
Banyak nama berseliwuran yang katanya Berani juga Naik di pilkada nanti. Seperti Zulkarnain Ketua Kadin sekaligus nahkoda Pemuda Pancasila (PP). Baliho dan beritanya sudah menyebar hingga pelosok kampung sekalipun.
Sang pengusaha outsourcing ini melebarkan sayapnya dengan menggerakkan organisasi masyarakat (ormas) yang sudah melekat. Tekadnya kuat, namun yang jadi pertanyaan kendaraan apa yang digunakan? Mungkinkah Independen?
Seperti kita ketahui, dalam peta Pilkada di Indonesia, partai politik jadi kendaraan yang wajib digunakan. Sang Wabup H. Mad Romli sudah jelas sudah diusung dari partai Golkar sebagai partai pemenang di Kabupaten Tangerang. Sedangkan Moch Maesyal Rasyid sendiri digadang-gadang akan bergandengan dengan Partai pemenang kedua yakni PDI Perjuangan.
Tinggal siapa saja nanti yang akan jadi wakilnya, sepertinya akan seru jika ada Perwakilan Pemuda menjadi salah satu wakilnya. Seperti pada Pemilihan Presiden (Pilpres) kemarin. Tapi apakah mungkin? Pemuda di Tangerang kan masih bersembunyi diketiak para pejabat. (*)