Kampanye calon wakil bupati nomor urut 1 Irvansyah Asmat di Perumahan Sodong Village, Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa, Minggu (3/11/2024). (Foto: Ist)
TANGERANG, KLIKBANTEN.ID – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tangerang nomor urut 1, Irvansyah Asmat, tengah menghadapi sorotan publik setelah terungkap bahwa ia diduga telah menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye politiknya di Perumahan Sodong Village, Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa.
Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (3/11/2024) tersebut, telah menimbulkan kontroversi di beberapa kalangan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, tampak calon Wakil Bupati Tangerang, Irvansyah Asmat, hadir bersama anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Suryani Anya, untuk bersosialisasi dengan warga setempat.
Dalam sambutannya, Irvansyah berkomitmen untuk memastikan bahwa biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan ditanggung oleh pemerintah jika ia terpilih.
“Bapak ibu, saya mohon maaf terlambat, mudah-mudahan kesabaran bapak ibu dibalas oleh Allah,” ujarnya.
Namun, kegiatan kampanye ini tidak lepas dari kritik. Salah seorang warga yang tinggal di Perumahan Sodong Village, Udin, menanggapi penggunaan gedung pertemuan yang menjadi lokasi kampanye Irvansyah,
Ia menjelaskan, bahwa gedung tersebut merupakan aset pemerintah yang telah diserahkan sebagai fasilitas sosial dan umum (Fasos-Fasum) kepada pemerintah daerah.
“Itu punya pemerintah, bukan punya pengembang. Kemarin sudah lama orang pemda ke sini ngukur gedung, dari situ saya tahu kalau itu sudah punya pemda, bukan pengembang lagi,” jelas Udin, menegaskan pentingnya pemisahan antara kegiatan kampanye dan penggunaan fasilitas pemerintah.
Kejadian ini menambah kompleksitas dalam dinamika politik menjelang pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tangerang.
Masyarakat berharap agar semua calon pejabat publik mematuhi aturan yang berlaku selama masa kampanye, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi menjelang Pilkada 2024.
Dengan semakin mendekatnya hari pemilihan, situasi ini menjadi sorotan utama. Publik menunggu tanggapan resmi dari pihak berwenang mengenai dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah ini, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan.
(bas/red)