Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa untuk Rakyat (JAMUR) menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang. (Foto: Istimewa)
PANDEGLANG, KLIKBANTEN.ID – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa untuk Rakyat (JAMUR), terdiri dari IMM, GMNI, LMND, dan Forum BEM Pandeglang, kembali menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Pandeglang pada Senin, 15 September 2025.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan publik dan mahasiswa terhadap perwakilan rakyat yang dianggap lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat.
Demonstrasi yang dimulai pukul 14.00 WIB itu, sempat memanas dan berakhir ricuh, namun massa dari mahasiswa berhasil mendobrak pintu dan masuk ke ruang DPRD untuk menyampaikan berbagai tuntutan secara langsung.
Tuntutan utama para mahasiswa adalah penghapusan tunjangan perumahan, transportasi, operasional, dan reses DPRD; penghentian perjalanan dinas keluar kota yang tidak jelas manfaatnya.
Desakan agar DPRD bersikap tegas terhadap persoalan daerah yang merugikan rakyat. Dan, mendesak DPRD segera menggelar sidang istimewa untuk merevisi Perda terkait tunjangan dan menghapus perjalanan dinas keluar kota.
Ketua IMM Pandeglang, Anggi Sadewo, menegaskan aksi ini sebagai peringatan keras bagi DPRD. Ia menyatakan jika tuntutan diabaikan, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar.
“Aksi yang dilakukan ini adalah peringatan keras untuk para wakil rakyat, ada beberapa tuntutan yang kami bawa, diantaranya yaitu hapuskan seluruh tunjangan berlebihan, dan hentikan perjalanan dinas yang menghamburkan uang rakyat, jika tidak, kami akan kembali lagi dengan gelombang aksi yang lebih besar,” tegas.
Ketua LMND Pandeglang, Asep Saepullah, pun menyoroti tunjangan perumahan yang menurutnya sia-sia karena sebagian besar wakil rakyat tetap tinggal di dapil mereka masing-masing.
“Tunjangan perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua, hingga Anggota DPRD itu dihapuskan saja, sebab kebanyakan mereka tetap memilih tinggal di dapilnya masing-masing, jadi anggaran yang digelontorkan itu sia-sia, dan tidak bermanfaat,” pungkas Asep.
Sementara itu, Ketua GMNI Pandeglang, Hatta, menyatakan kecewa karena di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, wakil rakyat justru fokus mengusulkan kenaikan tunjangan.
“Tentu kami sangat kecewa, ditengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, akses pendidikan, dan kesehatan yang juga sulit, mereka para wakil rakyat malah mementingkan untuk merumuskan kenaikan tunjangan,” ujar Hatta.
Koordinator Forum BEM Pandeglang, Rapiudin, juga menambahkan aksi ini menunjukkan soliditas dan konsolidasi mahasiswa dalam mengawal dan memastikan DPRD menjalankan amanat konstitusi serta memperhatikan kepentingan rakyat.
“Kuatnya konsolidasi kita tercermin dalam aksi yang dilakukan kali ini, tentunya tak hanya menyampaikan keresahan yang dirasakan masyarakat, kita dalam aliansi mahasiswa juga akan mengawal, dan memastikan DPRD Pandeglang kembali menjalankan tugasnya sesuai amanat konstitusi,” tutup Rapiudin.
Aksi mahasiswa ini menjadi sinyal kuat kepada DPRD Pandeglang untuk mereformasi kinerja mereka demi kepentingan masyarakat luas.
(bas/red)