Diskusi Refleksi Akhir Tahun “Menyongsong Era Baru Kota Tangerang” yang digelar DPD PKS Kota Tangerang, Sabtu (30/12/2023). (Foto: KLIKBANTEN.ID)
KOTA TANGERANG – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil tingkat kepuasan masyarakat Kota Tangerang terhadap kinerja para anggota legislatif di DPRD setempat.
Hasilnya, masyarakat Kota Tangerang lebih menyukai kinerja para anggota DPRD yang berasal dari PKS yang dianggap telah memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Dari hasil survei tersebut para legislator PKS menempati posisi pertama dengan tingkat kepuasan publik mencapai 46,0 persen. Selanjutnya wakil rakyat dari Partai Golkar menempati posisi kedua dengan 45 persen. Kemudian PDI Perjuangan menyusul di posisi ketiga dengan 42 persen.
“Meski demikian, 23,4 persen masyarakat menyatakan tidak puas,” kata Ariyani Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI dalam Refleksi Akhir Tahun dengan tema “Menyongsong Era Baru Kota Tangerang” yang digelar DPD PKS Kota Tangerang, Sabtu (30/12/2023), di DOPI Resto & Cafe, Perumahan Banjar Wijaya, Cipondoh, Kota Tangerang.
Ariyani memastikan, hasil survei tersebut dilakukan di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang secara face to face pada 26 Oktober – 8 November 2023 dengan melibatkan 1.000 responden. Dengan rentang usia responden 17-65 tahun.
“Untuk pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dari DPT Pemilu 2024,” tambah Ariyani. Ia menambahkan, dari hasil survei tersebut masyarakat menilai para anggota legislatif dari tiga partai tersebut paling sering turun ke masyarakat dan juga dapat merealisasikan program kerja selama lima tahun ke belakang.
Untuk PKS, lanjut Ariyani, alasan puas dari masyarakat yakni terkait kinerja program yang benar-benar dirasakan manfaatnya dengan presentase sebanyak 37,1 persen. Sedangkan yang tidak puas atau yang beranggapan kinerja dewan yang belum terlihat sebanyak 29,9 persen.
“Kinerja para anggota dewan yang telah memperjuangkan kepentingan masyarakat dan merealisasikan program kerja di dapil masing-masing menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepuasan publik,” imbuhnya.
Sudah berapa perda yang dihasilkan?
Sementara Wakil Dekan UMT Nurhakim mengatakan, parameter untuk menilai kinerja legislatif di Kota Tangerang adalah seberapa jauh DPRD menghasilkan sebuah produk hukum yakni Perda. Sudah berapa banyak perda yang dihasilkan selama lima tahun belakangan.
“Bagaimana kontribusi gagasan anggota DPRD dalam merumuskan perda. Jangan-jangan hasil kunker (kunjungan kerja) itu cuma copas (copy paste) aja dari daerah yang didatangi. Dan ini pernah terjadi,” kata Nurhakim yang hadir sebagai narasumber.
Ia menekankan, tolok ukur kinerja dewan itu pada sejauh mana mereka memahami konteks dari sebuah persoalan. Misalnya pada pengawasan maupun pendanaan. Para wakil rakyat harus betul-betul menguasai konteks dari sebuah persoalan di masyarakat.
“Enggak bisa jika dia tidak memahami. Harus menguasai konteks,” tambahnya. Maka dari itu, Nurhakim menekankan tentang pentingnya dalam proses perekrutan kader partai untuk para calon legislatif.
Sehingga ketika mereka duduk di lembaga legislatif, para wakil rakyat ini benar-benar dapat memahami tentang kondisi di wilayahnya masing-masing.
“Di Pemilu 2024 saya berharap mereka harus punya visi ke depan dan menyangkut kepentingan masyarakat dan harus dikembalikan kepada fungsi, dan kunker harus berpihak kepada masyarakat,” imbuhnya.
Perbaiki tata kelola parpol
Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arief Wibowo menyampaikan bahwa hasil survei yang dirilis oleh KedaiKOPI tersebut belum lah cukup memuaskan pihaknya. Sebab, kata dia, ke depan masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki oleh para anggota legislatif yang akan duduk di kursi DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029.
“Di sini saya mencoba membahas bagaimana pola hubungan antara parpol dengan konsituen. Karena di hampir setiap saya sosialisasi, nada yang muncul dari masyarakat itu adalah kekecewaan terhadap dewan yang dipilihnya,” kata Arief.
Menurut Arief, selama ini masyarakat beranggapan bahwa para anggota dewan ini hanya turun dan mendekati masyarakat saat jelang pemilu. Namun, ketika mereka sudah duduk di DPRD, para wakil rakyat tersebut jarang sekali turun untuk menemui para konsituennya.
“Jadi ini fenomena yang memang sejak dulu terjadi. Setelah pemilu selesai, masyarakat kecewa dengan kinerja para dewan. Karena dalam seminggu dewan-dewan ini ada di dapil paling hanya tiga hari, 4 hari sisanya habis dengan kunker-kunker,” imbuhnya.
Selain itu, lanjutnya, terkadang pola sosialisasi para caleg yang meracuni dan merusak masyarakat dengan politik uang. Hal tersebut tentunya dapat menghancurkan iklim demokrasi. Di samping itu tidak ada mekanisme yang kuat dari publik untuk mengontrol dari caleg yang terpilih.
“Karena sebagian besar caleg bukan kader partai dari nol, tapi di rekrut untuk pemilihan. Selanjutnya, tidak ada kaderisasi partai di Parpol. Ini juga persoalannya. Kalau tidak kita benahi ini akan terulang-ulang. Karena ketika terpilih, partai hanya jadi kendaran dan tidak memiliki tanggungjawab,” tegasnya.
“Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Perbaiki tata kelola partai politik. Caleg harus di-kader dari nol sampai layak, bukan instan, bukan tiba-tiba jadi caleg atau politisi. Di PKS sendiri sudah melalui kaderisasi, saya dari 2 dekade lalu. Dan mayoritas di PKS Tangerang sudah melalui proses kaderisasi,” tandasnya. (dra)