KOTA SERANG, KLIKBANTEN.ID – Terkait dinamika politik yang teradi saat ini, Sejumlah tokoh dan ulama banten bersuara. Mereka menilai akan adanya kemungkinan pertarungan melawan kota kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan sebuah kesalahan.
“Konsep demokrasi adalah pertarungan gagasan, dengan kotak kosong adalah sebuah kesalahan dan merupakan kemunduran demokrasi. Tentu akan melahirkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak sehat. Dalam pandangan kami, meski sesuai aturan bisa dilaksanakan, tetapi secara nilai terjadi kemunduran demokrasi yang tidak bermartabat,” ungkap KH. Embay Mulya Syarief, Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA) dalam keterangan pers, Jumat (23/8/2024).
Menurutnya, pemimpin yang baik harus dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu para tokoh dan ulama mengupayakan lahirnya pemimpin dari proses yang baik. “Untuk mendapat kepercayaan diperlukan proses yang tidak direkayasa. melainkan lahir dari proses alamiah, proses kampanye yang setara, dan masyarakat memilih dengan pilihan yang terbaik dari yang baik,” ujarnya.
Terkait aturan pilkada, kata KH. Embay, seluruh elemen Bangsa sepakat bahwa konstitusi adalah landasan tertinggi. Maka segala keputusan perundang-undangan, harus dikembalikan pada landasan konstitusi. termasuk dalam proses aturan pilkada. “Maka keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat bagi seluruh tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.
Diutarakan KH. Embay, dirinya dan segenap sesepuh masyarakat banten telah menyerukan agar Pilkada serentak bisa berjalan damai. “Kami segenap sesepuh masyarakat Provinsi Banten menyerukan Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai,” kata KH. Embay
Seruan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap sejumlah tokoh dan ulama banten yang ditandatangani bersama oleh Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyati, Abuya KH Murtadho Dimyati, Ketua PB MA KH Embay Mulya Syarief, Sekretaris PW Muhamadiyah Banten Profesor Zakaria Syafei, Ketua MUI Banten KH Bazari Syam, tokoh NU Banten H Bunyamin, dan KH Amas Tadjudin.
Kemudian tokoh pendiri Banten Profesor MA Tihami, Ketua FKUB Banten KH AM Romli, Ketua DPP Pendekar Banten Suminta Idris, Ketua Presidium Majelis Masyarakat Palka Ade Muchlas Syarief, Ketua Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Udin Syafarudin, dan Ketua Harian Bakor Pejuang Provinsi Banten Aeng Haerudin.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten KH Romli AM Romli menambahkan, seruan disampaikan sebagai upaya mitigasi dari hal -hal yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial, politik dan ketentraman.
“Kami percaya bahwa cita -cita kesejahteraan masyarakat Banten dan pembangunan Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong. Pilkada yang demokratis harus berjalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (*/zal).