Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. (Foto: Ist)
TANGERANG, KLIKBANTEN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menggelar rapat paripurna pada Kamis, (19/6/2025).
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Juru Bicara Fraksi Golkar, Fikri Faiz Muhamad, mengungkapkan apresiasinya terhadap capaian pendapatan daerah.
“Pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp8,09 triliun berhasil direalisasikan hingga Rp8,50 triliun atau 105,06 persen. Ini menunjukkan keberhasilan anggaran yang melebihi target,” ujarnya.
Fikri juga menyoroti belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp8,22 triliun dengan realisasi Rp7,84 triliun (95,43 persen).
Menurutnya, penyerapan anggaran ini harus benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang harus melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan anggaran secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat,” tegas Fikri.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, H Suhro Wardi, memberikan apresiasi atas transparansi laporan keuangan yang telah diaudit BPK-RI.
Menurutnya, hal ini sangat penting untuk tata kelola keuangan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wardi menjelaskan realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar Rp8,50 triliun (105,06%) dan pendapatan Laporan Operasional (LO) sebesar Rp8,18 triliun dengan penurunan 32,41 persen di beberapa pos tertentu.
“Fraksi Demokrat mempertanyakan penyebab penurunan pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sangat signifikan, agar tidak menjadi masalah struktural,” tambahnya.
Di sisi belanja, realisasi sebesar Rp8,22 triliun menunjukkan efisiensi baik, namun alokasi belanja modal yang hanya 25,38 persen dan belanja tidak terduga 0,26 persen menjadi perhatian, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penanganan darurat.
Fraksi Demokrat juga mencatat adanya surplus operasional Rp921,01 miliar dan defisit non-operasional sebesar Rp5,45 miliar, yang menandakan tekanan keuangan yang perlu diwaspadai.
Selain itu, pihaknya menyarankan evaluasi penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat.
Evaluasi Pengelolaan Aset dan Kondisi Likuiditas
Fraksi Demokrat mengapresiasi pengelolaan aset dengan realisasi aset lancar Rp1,40 triliun dan peningkatan aset tetap menjadi Rp22,96 triliun.
Namun, penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi dan investasi menjadi perhatian, mengingat dapat berdampak pada likuiditas daerah.
Realisasi ekuitas menunjukkan tren positif dengan kenaikan menjadi Rp26,20 triliun dan penurunan kewajiban sebesar Rp4,04 miliar.
Meski demikian, evaluasi terhadap penyesuaian nilai piutang dan investasi yang berdampak negatif Rp38,42 miliar juga diperlukan.
Fraksi Partai Demokrat menegaskan dukungannya terhadap laporan tersebut, namun juga memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber inovatif
- Mengarahkan belanja ke sektor produktif dan prioritas pembangunan
- Memperbaiki sistem pencatatan serta akurasi laporan keuangan
- Melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan dana SILPA
H Suhro Wardi menutup pandangannya dengan harapan agar semua catatan dan masukan ini menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan Raperda lebih lanjut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang.
(bas/red)