Aksi.damai ratusan guru dan elemen mahasiswa di depan Pendopo Gubernur Banten. (Foto: Ist)
SERANG, KLIKBANTEN.ID – Ratusan guru bersama elemen mahasiswa serta masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Pembela Pendidikan Banten (SP2B) menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Gubernur Banten, Kamis (3/7/2025).
Aksi damai ini turut dikawal Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Banten sebagai wujud solidaritas terhadap kompleksnya persoalan pendidikan di provinsi tersebut.
Aksi mereka menuntut penyelesaian empat isu utama yang dinilai krusial bagi dunia pendidikan di Banten, yakni Tunjangan Tugas Tambahan (Tuta) yang tidak dibayarkan, ketidaktransparanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), nasib Calon Pengawas (Cawas) yang belum jelas, serta persoalan Tunjangan Kinerja (Tukin).
Ketua EW-LMND Banten, Muhammad Abdullah, menegaskan bahwa keterlibatan organisasinya dalam aksi ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas mahasiswa terhadap pendidikan. Ia juga memperingatkan agar tidak ada intimidasi terhadap guru yang berani bersuara.
“Jangan sampai para guru terkena intimidasi. Jika itu terjadi, kami akan melakukan perlawanan,” tegas Abdullah.
Abdullah menyoroti, jika permasalahan ini terus dibiarkan, semangat guru dalam mengajar bisa terkikis dan akhirnya berdampak negatif pada kualitas pendidikan siswa.
“Jika permasalahan ini kita biarkan, bagaimana nasib siswa? Bagaimana mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan jika guru-gurunya kehilangan semangat akibat hak-haknya tidak terpenuhi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, LMND akan tetap konsisten mengawal isu-isu sektor pendidikan, khususnya terkait pemenuhan hak guru yang menurutnya masih sering terabaikan.
Koordinator aksi, Tajeri, menyampaikan bahwa Tuta yang biasanya rutin diberikan tiap bulan, sejak Januari 2025 hingga Juni 2025, belum kunjung dibayarkan. Hal ini terjadi usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Jelas kami meminta kepada pemerintah Provinsi Banten agar memperhatikan dan segera mencairkan Tuta kami yang sudah tertunggak selama enam bulan ini,” ujar Tajeri.
Sejak pengalihan kewenangan SMA, SMK, dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi pada tahun 2017, Tuta selalu diterima guru dengan tugas tambahan. Namun, tahun ini pembayaran tersebut tersendat.
Selain Tuta, peserta aksi menyoroti kurangnya transparansi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), mulai dari daftar peringkat peserta, nilai batas kelulusan tiap jalur, hingga dokumen verifikasi zonasi.
Adapun terkait nasib Calon Pengawas (Cawas), Tajeri menyoroti belum jelasnya status mereka yang telah dinyatakan lolos namun hingga kini tak kunjung dilantik akibat transisi kebijakan jabatan fungsional pengawas sekolah.
“Perlu ada solusi transisi yang jelas, termasuk jalur karir yang fleksibel dan program pengembangan profesionalisme,” katanya.
Guru-guru juga mendesak keadilan dalam perbaikan Tukin, baik dari sisi kenaikan, metode perhitungan, maupun penyesuaian aturan pembayaran kepada masing-masing golongan.
“Kita sangat berharap dalam perbaikan Tukin ada keadilan, karena perbaikan itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru,” jelas Tajeri.
Aksi berjalan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap aspirasi mereka segera mendapat respons nyata dari Pemerintah Provinsi Banten demi perbaikan dunia pendidikan di tanah Jawara.
(bas/red)