
Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Apanudin. (Foto: Dok/KlikBanten.id)
TANGERANG, KLIKBANTEN.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang Apanudin menyambut baik Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Keselamatan Operasional Penerbangan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Banten, Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang, Rabu (17/9/2025) lalu, di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Puspemkot Tangerang.
Dimana, kata dia, di dalam rakor tersebut terdapat sejumlah masukan baik dari Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Walikota Tangerang Sachrudin, Camat Neglasari Andhika Nugraha Krisyna Murti serta sejumlah peserta rakor lainnya, terkait kondisi sosial di sekitaran bandara Soetta.
Sebagai anggota Komisi IV sekaligus perwakilan daerah pemilihan (Dapil) 2 (Kecamatan Batuceper, Benda dan Neglasari), Apanudin mengatakan keamanan dan keselamatan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menjadi tanggungjawab bersama.
“Ada beberapa masukan dari Pak Bupati, Pak Wali. Dan yang paling menyentuh itu masukan dari Camat Neglasari. Sebenarnya kan banyak juga bantuan yang sudah diberikan oleh bandara, Angkasa Pura terhadap masyarakat. Cuma yang dikatakan oleh Pak Bupati itu kan bantuannya itu belum terstruktur secara penyalurannya,” ujar Apanudin.
Jalu, sapaan akrab Apanudin- menyebutkan pihak bandara ataupun PT Angkasa Pura II sejatinya telah memberikan bantuan seperti bedah rumah, namun belum dilakukan secara terukur. Terlebih, Kota Tangerang punya misi kolaborasi, sehingga bantuan-bantuan tersebut bisa dilakukan secara terkoordinasi dan terstruktur.
“Seharusnya ini kan menjadi salah satu target-target yang terukur juga, dari pembangunan pemerintah kota dengan CSR (Corporated Social Responsibility)yang akan diberikan oleh Angkasa Pura, agar pada perbaikan rumah tidak layak huni ini biar sinkron. Artinya kita benar-benar azas manfaatnya ada,” tambahnya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, usulan Taman Edukasi yang disampaikan oleh Gubernu Banten Andra Soni merupakan hal yang positif. Apalagi, tidak semua masyarakat sekitaran bandara Soetta pernah naik pesawat terbang.
“Tanah bandara ini kan luas nih. Ya tidak ada salahnya dibikin ruang terbuka publik seperti Taman Edukasi, yang disitu nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat bagaimana memaparkan keselamatan penerbangan, seperti layang-layang, burung, laser dan lainnya. Inikan nanti bisa disampaikan oleh Taman Edukasi,” ucapnya.
Bahkan, lanjut dia, juga ada masukan jika persoalan Penangangan Gangguan Keselamatan Penerbangan tersebut dimasukan ke dalam kurikulum sekolah. Sehingga anak-anak sekolah sejak dini mengetahui terkait keselamatan dunia penerbangan.
Dilanjutkan Jalu, terkait adanya gangguan layang-layang di sekitaran bandara Soetta ini kemungkinan juga merupakan bentuk ketidakpuasan dari masyarakat sekitar. Seperti tentang kesempatan bekerja di lingkungan bandara.
“Dalam rapat itu juga kan disampaikan yang kerja orang dari mana-mana, mereka (masyarakat sekitar bandara,red) cuma jadi penonton. Ini bisa saja kalau kita lihat dari kekecewaan masyarakat. Nah kalau saya berfikir, kalau memang direkrut oleh bandara, kan tidak harus di posisi-posisi vital, tentunya di posisi yang sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat tersebut,” ujarnya.
Maka untuk itu, diperlukan komunikasi yang intens antara satu sama lain, sehingga tidak buntu. Pihak Angkasa Pura, sambungnya, merasa sudah melakukan versi yang terbaik. Sementara masyarakat juga sudah melakukan yang terbaik. “Intinya ini harus berkomunikasi satu sama lain,” imbuhnya.
Jalu juga menyebut, terkait fenomena layang-layang itu terjadi di bulan Juni ke atas ataupun memasuki musim kemarau. Dimana pada musim tersebut, anak-anak mulai libur sekolah. Nah makanya persoalan keselamatan penerbangan ini perlu dimasukan ke kurikulum sekolah, terutama sekitaran bandara Soetta.
“Disampaikan juga kan oleh teman-teman TNI-Polri terkait usulan memasukan dalam kurikulum sekolah. Sehingga anak-anak SD juga sudah mengetahui sejak dini. Di samping itu juga di kampung-kampung kan tidak punya tanah fasos-fasum, beda dengan komplek. Mungkin lebih bagus diberikan sarana olahraga dan bermain,” tandasnya.
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, PT Angkasa Pura II, dan Otoritas Bandara Soekarno-Hatta, menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Keselamatan Operasional Penerbangan, Rabu (17/09/2025), di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan otoritas bandara dalam mencegah potensi gangguan yang dapat membahayakan pesawat maupun penumpang.
“Kita memiliki satu kesepahaman, keselamatan penumpang pesawat menjadi tanggung jawab bersama. Memang otoritas bandara memiliki mandat utama, tetapi dukungan pemerintah daerah, baik kota maupun Kabupaten Tangerang, sangat diperlukan, terutama dalam pencegahan gangguan seperti balon udara, layang-layang, dan penggunaan drone tanpa izin,” tegas Andra Soni.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya sosialisasi masif kepada masyarakat, penetapan wilayah rawan gangguan, serta pembentukan forum khusus penanganan keselamatan penerbangan.
“Nantinya akan ada pembahasan lanjutan antara Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang dan pihak bandara secara lebih rinci terkait langkah yang akan dilakukan, seperti sosialisasi dan pembentukan forum,” tambahnya.
Sementara itu, Walikota Tangerang, Sachrudin menyampaikan bahwa Pemkot Tangerang telah melakukan langkah antisipasi melalui dukungan regulasi dan pengawasan di lapangan. Salah satunya melalui dua Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan upaya menjaga keselamatan penerbangan.
(put/red)